Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah Kedudukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konsep hukum berdasarkan permasalahan yang dianalisis. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diuraikan secara deskriptif, selanjutnya bahan-bahan hukum tersebut dihimpun, dianalisa dan diuraikan secara kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan hasil penelitian.
Hasil penelitian ini bahwa Kedudukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota berada dibawah Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan norma syarat bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang ada dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tidak sesuai dengan Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Kesimpulan penelitian ini bahwa PKPU 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota bertentangan dengan Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sehingga menimbulkan konflik norma