Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Dalam pelaksanaan pemilu meskipun telah ada Undang–Undang serta peraturan yang khusus tentang pelaksanaan pemilu supaya dapat berjalan dengan baik namun pada kenyataannya masih saja ada pelanggaran dan kejahatan. Pelanggaran dan kejahatan ada yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, oleh peserta pemilu bahkan oleh masyarakat itu sendiri, dengan melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara melakukan memberikan hak suara lebih dari 1 (satu) kali maka, dalam hal ini tertuang dalam Undang-Undang No.10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang di dalam Pasal 178 B. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk tindak pidana yang dilakukan pada saat pemilihan kepala daerah yang melanggar ketentuan Pasal 178 B Undang-Undang No. 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis metode penelitian yurudis normatif, tipe penelitian deskriptif analitis, sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.Analisis Bahan Hukum dan Metode Analisis Bahan Hukum
Hasil dari penelitian skripsi ini adalah untuk membuktikan unsur Pasal 178 B Undang-Undang No.10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur,Bupati dan walikota. Dalam penerapannya pada ksus tindak pidana yang di lakukan pada saat pemilihan kepala daerah yang memberikan hak pilihnya lebih dari satu kali. Maka, dapat di lihat dari penjelasan dalam pasal 178 B undang-undang No. 10 tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota. Unsur-unsur dalam Pasal 178 B undang-undang No. 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota telah terpenuhi sebagaimna yang telah di lakukan oleh anggota KPPS TPS 03 Desa Elfule Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan