Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karenanya keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam berumah tangga. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tngga salah satunya yakni kekerasan ekonomi. Masalahanya apakah pembatasan kerja isteri di ruang publik merupakan bentuk KDRT? Jenis penelitian yuridis normative, tipe peneltian diskriptif, sumber bahan hukum primer, ekunder dan tertier, teknik pengumpulan data adalah kepustakaan dan teknik analisis bahan hukum kualutatif.
Bentuk-bentuk kekersan dalam rumah tangga yakni kekerasan psikis, kekerasan fisik, kekerasan seksualitas dan kekerasan ekonomi. Kekerasan ekonomi adalah membuat ketergantungan ekonomi seseorang terhadap orang lain, yakni seorang istri kepada seorang suami. Salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan ekonomi. Hal ini berhubungan dengan ketergantungan ekonomi dari perempuan kepada laki-laki sangat kuat sekali. Jadi pembatasan kerja isteri di ruang publik merupakan bentuk KDRT pada Pasal 9 ayat (2) UUPKDRT disana terlihat jelas bahwa setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.