Detail Cantuman
Advanced SearchSKRIPSI PERDATA
Analisis Hukum Ganti Kerugian Atas Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Dermaga Lantamal Negeri Tawiri Di Kota Ambon
Pengadaan tanah di Indonesia untuk pemenuhan kebutuhan pembangunan semakin hari semakin meningkat, baik sebagai tempat bermukim maupun untuk kegiatan usaha. Akan tetapi belakangan ini muncul berbagai masalah mengenai pengadaan tanah ini yang menunjukkan bahwa penggunaan, penguasaan dan kepemilikan tanah di negara kita ini belum tertib dan terarah. Perubahan demi perubahan peraturan satu terhadap peraturan lainnya timbul hanya untuk memperbaiki pengaturan hukum tentang pengadaan tanah. Dengan diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 yang merupakan perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, pemerintah berupaya untuk lebih meningkatkan prinsip penghormatan terhadap hak-hak atas tanah yang sah dan kepastian hukum dalam pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.
Metode penelitian yang digunakan adalah bersifat Deskriptif Analisis tapi tidak menutup kemungkinan penelitian ini bersifat Normatif Empiris, yaitu penelitian tidak saja mempelajari pasal-pasal Perundang-Undangan, tetapi juga mengunakan bahan yang bersifat empiris, adapun teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara pada pihak-pihak yang terkait sebagai data primer dan melakukan studi kepustakaan sebagai data sekunder.
Hasil penelitian terhadap pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum Dermaga Lantamal di Negeri Tawiri dalam pelaksanaannya proses pemberian ganti rugi belum terlaksana secara maksimal, karena adanya perbedaan pendapat terhadap besarnya ganti kerugian yang diberikan kepada pemegang hak atas tanah. Besarnya nilai ganti rugi pengadaan tanah bagi pembangunan Dermaga Lantamal di Negeri Tawiri dilakukan melalui musyawarah sampai tercapainya kesepakatan besar nilai ganti rugi. Secara umum, nilai ganti kerugian sudah layak namun pemegang hak atas tanah merasa dirugikan karena uang yang diterima oleh pemegang hak atas tanah belum sesuai dengan musyawarah yang sudah dilakukan.
Ketersediaan
SE.617 SUP a1 | SE.617 SUP a | Perpus. Fak. Hukum (2 CD Skripsi Perdata) | Tersedia |
Informasi Detil
Judul Seri |
-
|
---|---|
No. Panggil |
SE.617 SUP a
|
Penerbit | Fakultas Hukum Unpatti : Ambon., 2019 |
Deskripsi Fisik |
-
|
Bahasa |
Indonesia
|
ISBN/ISSN |
-
|
Klasifikasi |
SE.617
|
Tipe Isi |
text
|
Tipe Media |
-
|
---|---|
Tipe Pembawa |
-
|
Edisi |
-
|
Subyek | |
Info Detil Spesifik |
-
|
Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain