SKRIPSI HTN/HAN

Wewenang Pemerintah Kota Ambon Dalam Pelayanan Jalan Rusak

---

Dalam melaksanakan tindakan pemerintahan harus sesuai dengan Wewenang yang dimiliki oleh Penyelenggaraan Jalan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Salah satu kewenangan penyelenggara jalan adalah “segara wajib memperbaiki jalan rusak yang dapat mengganggu kenyaman hingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas.” Hal ini bertujuan untuk menekan terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana wewenang pemerintah kota ambon dalam pelayanan jalan rusak diarea Pantai Merdika. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum Normatif. Yaitu penelitian yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek yaitu pasal demi pasal, asas-asas hukum prinsip-prinsip hukum, maupun doktrim hukum. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Jalan Area Pantai Mardika Kota Ambon berstatus Jalan Nasional maka pemerintah kota ambon tidak berwenang dalam hal mengatur, merawar, ataupun memperbaiki jalan rusak.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

SH.350 BAT w

Penerbit

Ambon : Fakultas Hukum Unpatti., 2019

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

SH.350

Tipe Isi

text

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Wewenang Penyelenggara Jalan Di Area Pantai Mardik

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar