Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan menganalisis tentang Surat Keputusan (SK) Walikota Ambon Nomor 531 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkup Pemerintah Kota Ambon, Tertanggal 29 Desember 2017 berdasarkan dengan syarat sah legalitas tindakan pemerintah yang meliputi 3 (tiga) komponen yaitu wewenang, prosedur, dan substansi. Tipe penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberhentian dan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama melalui Surat Keputusan Walikota Nomor 531 tidak berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, walaupun hal ini merupakan wewenang walikota sebagai pejabat pembina kepegawaian dalam melaksanakan pengisian jabatan. Selain itu, SK Walikota tersebut bertentang dengan syarat sah legalitas tindakan pemerintah