Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Penegakan prinsip keadilan oleh Mahkamah Konstitusi melahirkan tafsir yang ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, apabila dianggap tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Iindonesia Tahun 1945 maka suatu norma atau undang-undang tetap kontitusional sehingga dipertahankan legalitasnya, adapun jika tafsir yang ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dianggap bertentangan maka suatu norma hukum atau undang-undang tetap inkonstitusional sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, Penelitian yuridis normatif yaitu suatu proses untuk menemukan anturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi
Pengujian pasal 268 ayat 3 KUHAP terhadap terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang kemudian telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi yang sifat putusannya final dan mengikat sehingga wajib ditaati oleh lembaga negara lainnya baik yang terlibat langsung dalam pengujian perkara. Frasa final dan mengikat memiliki keterkaitan makna satu sama lain. Sifat final yang mengikat dari putusan Mahkamah Konstitusi, artinya telah tertutup bagi segala kemungkinan untuk menenpuh upaya hukum setelahnya. Namun setelah dikeluarkan Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 34/PUUXI/2013 ternyata Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 yang tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Seharusnya Mahkamah Agung mematuhi putusan Mahkamah konstitusi sehingga tidak terjadi pertentangan norma dan sikap Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah menjadi sangat penting karena putusan Mahkamah Konstitusi wajib dijadikan rujukan dalam proses pembuatan undang-undang