Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Pengawasan ketenagakerjaan adalah fungsi publik dari administrasi ketenagakerjaan yang memastikan penerapan perundang-undangan ketenagakerjaan di tempat kerja. Tiap tingkatan pemerintahan memiliki kewenangan dan lembaga pengawasan ketenagakerjaan masing-masing. Namun Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, beberapa kewenangan pengawasan ketenagakerjaan tingkat Kabupaten/Kota ditarik ke Pemerintah Pusat dalam \hal ini Gubernur. Hal ini menimbulkan kontradiksi pengaturan pengawasan ketenagakerjaan antara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Tipe penelitian bersifat deskriptif analitis.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat kontradiksi pengaturan atau konflik norma hukum tentang pengawasan ketenagakerjaan antara UU No. 13 tahun 2003 dengan UU No. 23 tahun 2014 sehingga terjadi tarik menarik antara kewenangan pengawasan ketenagakerjaan antara Pemerintah Pusat dalam hal ini Gubernur dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Maka untuk penyelesaiannya digunakan asas lex specialis lex derogate generali; hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum.