Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di dalamnya
mengatur hak dan kewajiban antara suami dan istri. Hak dan kewajiban tersebut
merupakan sebuah timbal balik atas ikatan yang suci terhadap kedua insan yang
telah terikat dan disahkan baik oleh negara maupun agama. Di luar dari pada itu,
faktanya di Indonesia terjadi banyak sekali perkawinan yang dikenal dengan nikah
siri yang oleh hukum tidak sah atau legal karena tidak diakui dan diatur dalam
peraturan perundang-undangan tersebut. Selain itu, impikasi dari nikah siri
tersebut juga turut dirasakan keluarga yang sah perkawinannya yakni istri dan
anak yang sah tersebut. Hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian
dan pengkajian tentang bagaimana Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri Dan
Anak Setelah Suami Melakukan Pernikahan Siri.
Metode penulisan yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu
dengan menganalisis permasalahan hukum yang terdapat dalam peraturan
perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang diteliti. Pendekatan
masalah yang dipakai pendekatan teoritik dan pendekatan perundang-undangan,
dengan menggunakan sumber bahan hukum primer sebagai bahan acuan untuk
melengkapi penulisan dan pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan
menggunakan teknik studi kepustakaan yang selanjutnya dianalisis melalui teknik
kualitatif.
Tanggung Jawab baik suami maupun istri menurut Undang-Undang
Perkawinan haruslah dilaksanakan sebagai suatu konsekuensi hukum dari
perkawinan yang sah. Suami sebagai kepala keluarga mempunyai tanggung
jawab besar terhadap istri dan anak, wajib dalam menafkahi istri secara cukup
untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan, walaupun dalam
kenyataanya terdapat pernikahan siri yang dilakukan oleh suami tanpa
sepengetahuan keluarga sahnya. Oleh karena itu Pernikahan siri tersebut tidak
serta-merta melunturkan kewajiban terhadap keluarganya menurut hukum karena
kedudukan dari pernikahan tersebut adalah tidak sah di hadapan hukum.