Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Terjadinya suatu perceraian Terjadinya suatu perceraian tentu akan membawa akibat
hukum sebagai konsekuensi dari perceraian tersebut yaitu terhadap status suami-istri yang
menjadi mantan suami dan mantan istiri, kedudukan anak, maupun hak atas harta bersama
yang diperoleh selama perkawinan. Untuk menentukan status kepemilikan harta bersama
setelah perceraian sangatlah penting untuk memperoleh kejelasan tersebut yaitu dengan salah
satu cara melalui pengadilan Dalam putusan perceraian yakni Putusan No.
159/Pdt.G/2009/PN.AB, Tertanggal 18 Maret 2010 pada saat Penggugat (istri) bercerai dari
Tergugat (suami), karena dalam persidangan Tergugat telah dipanggil beberapa kali ternyata
tidak hadir dan Tergugat tidak pernah mengajukan upaya banding sehingga putusan perkara
perceraian ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian Yuridis Normatif
yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data
sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap
peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor. 116/Pdt.G/2010/PN.AB hak dan
kewajiban suami-istri yang terkandung dalam pasal 31 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang
perkawinan adalah seimbang, pertimbangan hakim mengenai harta bersama bertentangan
dengan Yurisprudensi purusan Mahkamah Agung Nomor. 1448 K/Sip/1974 tentang harta
bersama saran diharapkan adanya keseimbangan pembagian harta bersama baik diatur dalam
UU No. 1 Tahun 1974 maupun putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
yang tetap harus dapat dilaksanakan dan diharapkan juga adanya revisi terhadap pembagian
harta bersama antara suami-istri sebagaimana yang telah diatur dalam UUPerkawinan
dikemudian hari.