Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Ketentuan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 1 Tahun 2004 tentang bunga (intersat/fa’idah) dimana pasal 2 menyatakan Riba adalah tambahan tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya, serta dalam pasal 1 Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 menyatakatakan Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba dan pasal 6 menyatakan Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Namun dalam pembiayaan griya menggunakan akad murabahah yang dilakukan oleh bank mandiri syariah belum sesuai dengan ketentuan tersebut dan menarifkan harga yang tinggi terhadap pembiayaan griya yang diajukan oleh nasabah.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yuridis normatif adalah penelitian dengan melakukan identifikasi terhadap isu hukum yang berkembang dalam masyarakat, mengkaji ketentuan hukum positif serta prinsip-prinsip hukum maupun doktrin untuk memperjelas hasil penelitian, kemudian ditinjau aspek praktis dan aspek akademis keilmuan hukumnya dalam penelitian hukum
Hasil yang diperoleh dari penulisan ini adalah Akad Murabahah sudah ditentukan dalam ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional No 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah. Dalam fatwa tersebut sudah dijelaskan beberapa prosedur dalam penggunaan akad murabahah yang harus diterapkan pada system perbankan syariah agar sesuai dengan prinsip syariah serta untuk tidak terjadi unsur riba. Dalam hal ini fatwa Dewan Syariah Nasional No 04/DSN-MUI/IV/2000 telah mengharamkan penggunaan bunga dalam semua produk perbankan syariah karena untuk menghindari unsur riba’ Namun masih ada bank yang tidak sesuai dengan ketentuan fatwa MUI dan DSN.