Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung. Akan tetapi, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian perkawinan juga dapat dibuat selama dalam masa ikatan perkawinan. Pembuatan perjanjian perkawinan ini tentu berpengaruh terhadap harta bersama suami istri yang diperoleh dalam masa perkawinan sebelum dibuatnya perjanjian perkawinan. Pada uraian diatas, maka permasalahan dalam penulisan ini adalah Bagaimana Akibat Hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII tahun 2015. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Dengan Tipe Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.
Adapun Hasil dan Pembahasan yang didapat adalah sebagai berikut: atas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yaitu dengan dikabulkannya permohonan pemohon sebagian berkaitan dengan Pasal 29 ayat (1), (3), dan ayat (4) diantara perjanjian perkawinan tidak hanya dapat dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan berlangsung tetapi juga atas persetujuan bersama dapat membuat perjanjian perkawinan selama perkawinan berlangsung. Hal ini telah memberikan perlindungan terhadap warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing. Karena dengan adanya perjanjian perkawinan maka warga negara Indonesia yang mempunyai pasangan warga negara asing dapat menikmati haknya sebagai warga negara Indonesia. Atas dasar itu , maka hasil penelitian menunjukkan status hukum harta kekayaan keluarga sebagai akibat dari dibuatnya perjanjian perkawinan setelah adanya ikatan perkawinan adalah dimiliki oleh masing-masing pihak. Pemisahan harta kekayaan di dalam perkawinan mulai terhitung dari berlakunya perjanjian perkawinan menurut waktu yang ditentukan dalam perjanjian.