Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Beras Oplosan adalah tindakan mencampur beras antara suatu kualitas dengan kualitas lain yang berbeda, seperti beras kualitas satu dicampur dengan beras kualitas dua, tiga ataupun kualitas dibawahnya. inilah yang biasa dilakukan oleh pelaku usaha di toko-toko dan pelaku usaha melakukan ini demi mencapai keuntungan yang besar bagi pelaku usaha, tetapi tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha ini dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen banyak sekali terjadi, pelaku usaha yang melakukan beras oplosan jelas bahwa pelaku usaha harus menjalankan kewajibannya berdasarkan undang-undang dalam hal bertanggung jawab khususnya dalam penjualan beras oplosan yang beredar tersebut. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif, yang mengakaji perkembangan berbagai aspek hukum/norma, serta ketentuan-ketentuan dan pendapat para ahli hukum tentang hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Penelitian ini, tergolong dalam sifat deskriptif yang hasilnya didapatkan dari studi perpustakaan selanjutnya dianalisis dan dibahas secara sistematis untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini bahwa pelaku usaha harus bertanggung jawab kepada konsumen berdasarkan peraturan berundang-undangan dan pelaku usaha haruslah menganti kerugian akibat penjualan beras oplosan tersebut. Pemerintah haruslah turut serta dalam melakukan pengawasan terhadap barang-barang atau produk-produk yang beredar di masyarakat seperti beras. Beras merupakan kebutuhan yang mendasar bagi masyarakat sehingga beras menjadi masalah yang penting dan perlu diawasi oleh pemerintah. Pemerintah dalam rangka melindungi hak konsumen terhadap keamanan dalam mengkonsumsi hasil beras oplosan ini dapat melakukan pengawasan baik secara berkala, secara khusus dan terpadu.