Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Dalam proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak diversi bisa dilakukan apabila adanya kesepakatan dari pihak korban dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial. maka memunculkan masalah Apakah penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui diversi sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Tipe penelitian bersifat deskriptif analitis. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dan selanjutnya dianalisis melalui cara deskripsi dengan menggunakan metode kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa Diversi dalam perkara anak wajib dilakukan pada tahap penyidikan, penuntutan dan di pengadilan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU SPPA. Dalam penyelesaian perkara anak melalui diversi sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012. Dalam diversi pelaku harus lebih dulu mengakui perbuatannya dan korban ingin diselesaikan dengan cara diversi. Kalau tidak tercapai diversi dalam proses itu, maka dilanjutkan dengan sidang anak biasa. Jika diversi berhasil dilakukan tetapi anak yang menjadi pelaku melanggar kesepakatan, maka diversi dianggap batal. Perkara akan tetap dilanjutkan demi hukum. Berdasakan kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak, diversi berhasil dilakukan tetapi anak yang menjadi pelaku melanggar kesepakatan dalam tidak memberikan ganti rugi kepada korban sehingga perkara anak tersebut dilanjutkan demi hukum