Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Anak saat ini sering sekali menjadi korban dari perbuatan tak manusiawi dan tak beradab ini. Dengan diundangkan UU No. 11 Tahun 2012 yang bertujuan memberikan perlindungan kepada anak, maka Pemerintah Kota Ambon telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Dalam Perda tersebut Pemerintah Daerah telah menunjuk suatu Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Ambon untuk menyelenggarakan pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual. Dari sinilah penyusun tertarik untuk meneliti apakah dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Ambon telah melakukan fungsi pendampingan terhadap anak sebagai pelaku?
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu penelitian yang objeknya langsung pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Ambon melalui kuisioner, wawancara dan informasi dari anggota P2TP2A yang dilengkapi dan diperkuat dengan buku-buku literatur yang berkaitan dengan permasalahan.
Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Ambon telah melaksanakan fungsi pendampingan terhadap anak sebagai pelaku kekerasan seksual. Meskipun terdapat kendala yang mengakibatkan pendampingan tidak terlaksana secara optimal, namun Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Ambon tetap berusaha mendampingi setiap perkara anak yang masuk. Kendala yang dihadapi meliputi: kurangnya anggaran dari pemerintah, penolakan dari keluarga korban/pelaku dan kurangnya psikiater di Kota Ambon.