SKRIPSI HUKUM PIDANA

Unsur Kerugian Negara Dana Alokasi Umum Pengadaan Grand Desain Master Plan E-Govemment Dan Penguatan Jaringan Web Maluku (Putusan Nomor: 24/PID.SUS-TPK/2017/PN AMB.)

---

Tindak pidana korupsi terjadi secara sistematis dan meluas, tidak hanya
merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, tetapi juga merupakan
pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas,
sehingga digolongkan sebagai extraordinary crime. Selain itu, dampak tindak
pidana korupsi selama ini juga telah menghambat kelangsungan pembangunan
nasional kususnya bagi rakyat Indonesia. berdasarkan Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pasal 2 ayat (1) dan pasal
3 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan bagaimana pertimbangan
yuridis pelaku korupsi Permasalahan dalam skripsi ini adalah “unsur kerugian
negara dana alokasi umum pengadaan grand disain master plan e – govemment
dan penguatan jaringan web maluku (Putusan PN Ambon. No. 24/Pid.Sus-
TPK/2017/PN.Amb).penelitian ini bersifat deskriptif, dengan jenis penelitian
yuridis normatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.
Sumber bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait
dengan permasalahan yang diteliti, dengan analisis kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan teradap kasus Tindak Pidana
Korupsi Penyalagunaan Dana Alokasi Umum Pengadaan Grand Desain Master
Plan e-Govemment dan Penguat Jaringan Web Profinsi Maluku studi kasus nomor
24/Pid – TPK/2017/PN.Amb. dapat disimpulkan bahwa terdakwa IS melanggar
Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan di tambah dengan
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Unadang-undang
Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Saran penulis adalah Perlunnya
harmonisasi peraturan perundang-undangan mengenai kerugian Negara Sehingga
misi besar negara dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dilaksanakan,
pembangunan dan perekonomian negara tumbuh baik dengan adanya kepastian
hukum.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.1180 SAM u

Penerbit

Ambon : Fakultas Hukum Unpatti., 2019

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

SP.1180

Tipe Isi

text

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Kerugian Negara
Korupsi

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar