Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • OPAC Unpatti
  • Librarian Login
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
No image available for this title
Penanda Bagikan

SKRIPSI HUKUM PIDANA

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Melaksanakan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Iwan Rubey - Nama Orang;

Skripsi ini membahas tentang apa dasar komisi pemberantasan korupsi dalam melakukan upaya eksekusi putusan pengadilan tindak pidana korupsi dilandaskan. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, tipe penelitian bersifat deskriptif analitis, sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, teknik pengumpulan melalui studi kepustakaan dan selanjutnya di analisa melalui cara deskriptif dengan mengunakan metode kualitatif. Peraturan perundang-undangan di Indonesia sesunguhnya telah mengatur mengenai kewenangan eksekusi putusan tindak pidana yaitu undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dan undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain kepolisian dan kejaksaan dan lembaga lain yang diberikan wewenang dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan disahkan undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah Inkracht, pada prakteknya KPK melakukan eksekusi atas putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang telah Inkracht. Namun apabila merujuk pada undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan korupsi, tidak ada satupun pasal yang menyebut adanya kewenangan jaksa/pegawai pada KPK untuk melaksanakan ekseksusi putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang telah Inkracht. Pada akhirnya tindakan KPK melaksanakan eksekusi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berkekuatan hukum tetap tanpa dasar kewenangan yang jelas dan akan menimbulkan akibat hukum terhadap tindakan KPK dalam melakukan eksekusi


Ketersediaan
#
Perpus. Fak. Hukum (3 CD Skripsi Pidana) SP.1178 RUB k
SP.1178 RUB k1
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
SP.1178 RUB k
Penerbit
Ambon : Fakultas Hukum Unpatti., 2019
Deskripsi Fisik
-
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
SP.1178
Tipe Isi
text
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Eksekusi
KPK
Putusan Inkracht
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
  • Abstrak
  • Cover
  • BAB I
  • BAB II
  • BAB III
  • BAB IV
  • Daftar Pustaka
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura menyediakan akses ke koleksi hukum cetak maupun digital melalui sistem SLiMS (Senayan Library Management System). Dengan sistem ini, pengguna dapat mencari dan mengakses informasi secara cepat, mudah, dan fleksibel untuk mendukung proses pembelajaran dan penelitian.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Kriminologi
  • Filsafat
  • Hukum Tata Negara
  • Hukum Pidana
  • Bahasa
  • Hukum Lingkungan
  • Hukum Perdata
  • Hukum Adat
  • Peraturan
  • Mayantara
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?