Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Salah satu teknik dalam penanganan tindak pidana narkotika adalah teknik
undercover buying dalam Juklap, atau under cover buy dalam undang-undang
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, merupakan teknik pembelian
terselubung namun kedudukan dari teknik ini apakah bertentangan atau tidak
dengan hukum acara pidana.
Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah untuk
mengetahui dan menganalisa apakah teknik under cover buying dalam undangundang
narkotika dan Juklap tidak bertentangan dengan kitab hukum acara
pidana. Serta sebagai salah satu persyaratan dalam penyelesain studi pada
Fakultas Hukum Universitas Pattimura. Metode yang dipakai dalam penulisan ini
adalah yuridis normatif, tipe penelitian deskritif analitis, sumber bahan hukum
primer dan sekunder. Bahan hukum ini dianalisis dengan analisis kualitatif.
Hasil penelitian menujukan bahwa Penanganan tindak pidana narkotika
tidak bisa dengan cara yang biasa saja, namun harus dilakukan dengan cara yang
luar biasa, salah satu teknik penanganan tindak pidana narkotika adalah dengan
memakai teknik pembelian terselubung (under cover buy), namun Undang-undang
Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika mengaturnya dalam pasal 75 huruf (j)
pada tahap penyidikan, sedangakan, pengaturan undercover buying (pembelian
terselubung) dalam Juklap No. Pol. Juklap/04/VIII/1983, dan Surat Kapolri No
SKep/1205/IX/2000, pada tahap penyidikan. Jika dilihat dari kedudukan Undangundang
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan KUHAP maka hukum acara
yang dipakai dalam pembelian terselubung adalah pada tahap penyelidikan karena
Surat Keputusan Kepolisian SKep/1205/IX/2000 merupakan peraturan turunan
dari KUHAP.