Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Pemilihan Umum adalah salah satu pergantian kekuasaan dengan cara
damai, pergantian ini mulai dari lembaga eksekutif yaitu Presiden dan Wakil
Presiden, Gubernur, Walikota/Bupati sampai pada legislatif yaitu Dewan
Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat baik ditingkat nasional maupun
daerah, namun dalam proses ini sering terjadi tindak pidana. Tindak pidana
Pemilu yang terjadi Maluku dengan wilayah kepulauan mempunyai kendala
tersendiri dalam penaganannya.
Rumusan masalah pada penulisan ini adalah Faktor Apakah Yang
Mempengaruhi Penanganan Tindak Pidana Pemilu di Wilayah Kepulauan
Maluku, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apakah yang
mempengaruhi penanganan tindak pidana Pemilu pada daerah kepulauan dan
untuk melengkapi syarat akademis guna memperoleh gelar sarjana dibidang Ilmu
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura.
Hasil penelitian menujukan bahwa faktor yang mempengaruhi penanganan
tindak pidana di Maluku adalah a. waktu penanganan yang singkat, b. aksebilitas
kepulauan dan banyak daerah yang belum mempunyai transportasi darat yang
baik, c. sumberdaya manusia, d. kordinasi antar lembaga yang belum balik. Untuk
itu perlu adanya peningkatan sumberdaya manusia dengan melakukan pelatihan,
upaya penanganan berikutnya dengan memakai teknologi seperti media sosial dan
SMS untuk mempermudah pelaporan, dan kordinasi yang baik merupakan cara
untuk menangani penanganan tindak pidana Pemilu di Maluku.