Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Jika Mahkamah Konstitusi hanya berwenang menguji Undang-Undang terhadap UUD
dan Mahkamah Agung menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang
terhadap Undang-Undang, dan apabila dalam kenyataannya muncul penemuan konflik norma
dari model pengujian produk hukum dari Undang-Undang berikut Undang-Undang No. 8 Tahun
1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 54 ayat (3) “ putusan mejelis bersifat final dan
mengikat.” pasal 56 ayat (2) “ para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan
Negeri paling lambat 14 ( empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan petusan
tersebut.” Maka pertanyaan besar yang harus dijawab adalah Lembaga manakah yang
berwenang menguji konflik norma dalam satu Undang-Undang. skripsi ini menggunakan metode
penulisan kualitatif, normatif (kajian pustaka). Memiliki simpulan Baik Mahkamah Agung (MA)
maupun Mahkamah Konstitusi sebagai lembga Kehakiman atau Yudikatif yanfg mendapat amat
langsung dari Undang-Undangan Dasar untuk melakukan pengujian peraturan perUndang
Undangan merupakan bentuk pengujian yang mutlak karenanya menguji peraturan perUndang
Undangan yang vertikal atau sederajat. Lembaga pengujian peraturan perUndang-Undangan
lainnya yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memiliki kewenangan pengujian bukan
hanya kumpulan peraturan perUndang-Undangan yang masih diuji dan masih dalam rancangan
pembentukan tetapi dalam bentuk Konflik norma dalam satu Undang-Undang yang dibahas juga
merupakan kewenangan pengujian DPR sebagai pengawas, pembuat, dan pengesahan produk
hukum (peraturan perundang-undangan) atau yang disebut Legislative Review.