Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • OPAC Unpatti
  • Librarian Login
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
No image available for this title
Penanda Bagikan

SKRIPSI HTN/HAN

Kewenangan Pengujian Konflik Norma Dalam Undang-Undang

Kelfin Maoke - Nama Orang;

Jika Mahkamah Konstitusi hanya berwenang menguji Undang-Undang terhadap UUD
dan Mahkamah Agung menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang
terhadap Undang-Undang, dan apabila dalam kenyataannya muncul penemuan konflik norma
dari model pengujian produk hukum dari Undang-Undang berikut Undang-Undang No. 8 Tahun
1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 54 ayat (3) “ putusan mejelis bersifat final dan
mengikat.” pasal 56 ayat (2) “ para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan
Negeri paling lambat 14 ( empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan petusan
tersebut.” Maka pertanyaan besar yang harus dijawab adalah Lembaga manakah yang
berwenang menguji konflik norma dalam satu Undang-Undang. skripsi ini menggunakan metode
penulisan kualitatif, normatif (kajian pustaka). Memiliki simpulan Baik Mahkamah Agung (MA)
maupun Mahkamah Konstitusi sebagai lembga Kehakiman atau Yudikatif yanfg mendapat amat
langsung dari Undang-Undangan Dasar untuk melakukan pengujian peraturan perUndang
Undangan merupakan bentuk pengujian yang mutlak karenanya menguji peraturan perUndang
Undangan yang vertikal atau sederajat. Lembaga pengujian peraturan perUndang-Undangan
lainnya yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memiliki kewenangan pengujian bukan
hanya kumpulan peraturan perUndang-Undangan yang masih diuji dan masih dalam rancangan
pembentukan tetapi dalam bentuk Konflik norma dalam satu Undang-Undang yang dibahas juga
merupakan kewenangan pengujian DPR sebagai pengawas, pembuat, dan pengesahan produk
hukum (peraturan perundang-undangan) atau yang disebut Legislative Review.


Ketersediaan
#
Perpus. Fak. Hukum (1 CD Skripsi Pemerintahan) SH.341 MAO k
SH.341 MAO k1
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
SH.341 MAO k
Penerbit
Ambon : Fakultas Hukum Unpatti., 2019
Deskripsi Fisik
-
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
SH.341
Tipe Isi
text
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Lembaga Pengujian
Konflik Norma
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
  • Cover
  • Abstrak
  • BAB I
  • BAB II
  • BAB III
  • BAB IV
  • Daftar Pustaka
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura menyediakan akses ke koleksi hukum cetak maupun digital melalui sistem SLiMS (Senayan Library Management System). Dengan sistem ini, pengguna dapat mencari dan mengakses informasi secara cepat, mudah, dan fleksibel untuk mendukung proses pembelajaran dan penelitian.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Kriminologi
  • Filsafat
  • Hukum Tata Negara
  • Hukum Pidana
  • Bahasa
  • Hukum Lingkungan
  • Hukum Perdata
  • Hukum Adat
  • Peraturan
  • Mayantara
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?