Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Dalam hubungan kerja terdapat adanya hak dan kewajiban yang diperjanjikan dalam perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha/pemberi kerja. Meskipun termasuk dalam ranah hukum perdata namun, di dalamnya terdapat warna public, karena di dalamnya terdapat pihak ketiga yaitu pemerintag sehingga mempengaruhi sifat hukum dalam perjanjian kerja tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pemberian upah tenaga kerja yang harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga dalam rangka pengembangan lebih lanjut hukum ketenagakerjaan. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mempelajari, membandingkan sejumlah peraturanperaturan yang ada dengan permasalahan hukum yang ditemui dan hendak dikaji, serta bersifat deskriptif analitis untuk menganalisa hal-hal yang bersifat umum dan menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum dan menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat khusus guna menjawab permasalahan yang ada sekaligus memberikan saran. Hasil pembahasan dalam penulisan ini menunjukan bahwa Buruh/pekerja merupakan komponen yang sangat lemah maka dari itu perlu adanya perlindungan hukum terhadap buruh/pekerja.
Dalam rangka penetapan upah minimum dan pemberian upah minimum harus berdasarkan dengan peraturan perundangan yang berlaku dalam hal ini adalah harus sesuai dengan Undang-undang No.13 Tahun 2003, dan juga setiap masing-masing provinsi harus memperhatikan SK Gubernur pada masing-masing provinsi, dalam hal ini studi kasusnya di Provinsi Maluku