Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 Tentang Telekomunkasi serta peraturan perundang-undangan di bawahnya yang mengatur tentang telekomunikasi, menjadi payung hukum bagi penyelenggaraan telekomunikasi Indonesia. Sejak reformasi telekomunikasi di tahun 2005, otoritas penyelenggaraan telekomunikasi dialihkan dari Depertemen Perhubungan kepada Kementerian telekomunikasi, namun fungsi regulator masih tetap dijalankan oleh Kementerian Perhubungan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dengan adanya reformasi ini, Kemenkominfo menyerahkan otoritas penyelenggaraan telekomunikasi kepada Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, dan Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika. Di satu sisi, undang-undang ini melarang keras praktek monopoli dalam industri telekomunikasi. Di sisi lain, pemerintah memberi kesempatan praktek duopoly bagi PT. Pos dan Telekomunikasi bersama PT Indosat untuk menjadi operator pada industri telekomunikasi ini.

Kajian yuridis dari penelitian ini, dilakukan dengan menggunakan metode Yuridis Normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dan terhadap hasil penelitian, baik peraturan perundang-undangan maupun sumber bahan hukum yang lain, selanjutnya dianalisa secara kuantitatif.

Dari hasil penelitian ini, disimpukan bahwa reformasi telekomunikasi pada tahun 2005 telah mengalihkan otoritas penyelenggaraan telekomunikasi dari Departemen Perhubungan kepada Kementerian Kominfo. Meskipun demikian, Kementerian Perhubungan masih menjalankan fungsinya sebagai regulator dalam industri telekomunikasi sehingga terjadi dualisme otoritas pada industri Telekomunikasi; Kesempatan praktek duopoly yang diberikan kepada PT. Pos dan Telekomunikasi dan PT. Indonsat sebagai operator yang belum diatur dengan payung hukum yang jelas, membuka peluang bagi praktek monopoly yang terjadi pada Industri telekomunikasi Indonesia