Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Pelayaran yang terdiri atas angkutan diperairan, kepelabuhanan,
keselamatan dan keamanan pelayaran, dan perlindungan lingkungan maritim,
merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang harus dikembangkan
potensi dan peranannya untuk mewujudkan sistem transportasi yang efektif dan
efesien, serta membantu terciptanya pola distribusi nasional yang mantap dan
dinamis. Kelaiklautan kapal merupakan unsur utama sebagai tolak ukur
terciptanya keselamatan dan keamanan kapal di laut. Hal ini, menjadi faktor
krusial dalam proses penanganan yang terjalin antara Penyidik Syahbandar dan
Penyidik Polri terkait penanganan terhadap tindak pidana di bidang pelayaran
terkait kecelakaan kapal di laut yang terkadang tidak searah dengan kewenangan
maupun wewenang yang telah diatur dalam KUHAP maupun undang-undangnya
masing-masing. Oleh karena itu, peran dari aparat penegak hukum merupakan
tolak ukur dalam pelaksanaan mekanisme koordinasi secara procedural terpadu
demi terciptanya supermasi hukum yang akuntabel.
Metode penelitian yang digunakan dalam menganalisis dan membahas
secara yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan adalah suatu proses
untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin
hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi dengan tujuan penelitian
menganalisis dan mengkaji mekanisme dan prosedur penanganan kecelakaan
kapal di laut oleh penyidik pegawai negeri sipil syahbandar.
Hasil penelitian Penegakan hukum terhadap kecelakaan kapal di laut dapat
diterapkan disetiap tahapan-tahapan pemeriksaan, baik ditahapan penyidikan,
kejaksaan dan di tahap sidang pengadilan. Karena sifatnya yang khusus maka
perkara kecelakaan kapal harus diselesaikan secara khusus pula oleh pejabat
Penyidik Pegawai Negeri Sipil Syahbandar yang telah ditunjuk sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing,
dalam kaitannya dengan proses penanganan tindak pidana di bidang pelayaran
yang tersangkanya adalah nahkoda.