Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • OPAC Unpatti
  • Librarian Login
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
No image available for this title
Penanda Bagikan

SKRIPSI HUKUM PIDANA

Penyidikan Tindak Pidana Pemilu Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati Dan Walikota

Fi’ili Latuamury - Nama Orang;

Penyidikan Tindak Pidana Pemilu dalam Pemilihan Kepala Daerah merupakan bentuk penegakan hukum terhadap setiap tindak pidana pemilu yang terjadi dalam pemilihan kepala daerah, penyidikan dilakukan setelah adanya temuan atau laporan oleh Bawaslu Provinsi atau Panwas dan diterbitkannya surat pemberitahuan dimulainnya penyidikan oleh koordinator Polri yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu, lamanya waktu penyidikan selama empat belas (14) hari, namun mmunculkan permasalahan: Bagaimana Penyidikan Tindak Pidana Pemilu Dalam Pemilhan Kepala Daerah yang Dipraktekan Selama ini. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, tipe penelitian bersifat deskriptif analitis. Sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan melalui studi kepustakaan dan selanjutnya dianalisis melalui cara diskripsi dengan menggunakan metode kualitatif
Berdasarkan hasil penelitian bahwa Penyidikan Tindak Pidana Pemilu dalam Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, pada prakteknya ditemukan beberapa kendala yang dihadapi penyidik saat melakukan Penyidikan, kendala yang dihadapi berupa kendala Internal yaitu kendala pada Internal sentra gakkumdu dan kendala eksternal yaitu kendala saat melakukan penyidikan pada tempat kejadian perkara. Dengan adanya koordinasi yang baik antara Penyidik dengan Bawaslu dan Jaksa dapat menjadi solusih untuk mengatasi kendala-kendala pada saat penyidikan tindak pidana pemilu dalam pemilihan kepala daerah.


Ketersediaan
#
Perpus. Fak. Hukum (3 CD Skripsi Pidana) SP.1157 LAT p
SP.1157 LAT p1
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
SP.1157 LAT p
Penerbit
Ambon : Fakultas Hukum Unpatti., 2019
Deskripsi Fisik
-
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
SP.1157
Tipe Isi
text
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Penyidik
Penyidikan
Tindak Pidana Pemilu
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
  • Abstrak
  • Cover
  • BAB I
  • BAB II
  • BAB III
  • BAB IV
  • Daftar Pustaka
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura menyediakan akses ke koleksi hukum cetak maupun digital melalui sistem SLiMS (Senayan Library Management System). Dengan sistem ini, pengguna dapat mencari dan mengakses informasi secara cepat, mudah, dan fleksibel untuk mendukung proses pembelajaran dan penelitian.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Kriminologi
  • Filsafat
  • Hukum Tata Negara
  • Hukum Pidana
  • Bahasa
  • Hukum Lingkungan
  • Hukum Perdata
  • Hukum Adat
  • Peraturan
  • Mayantara
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?