Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Sebagai negara yang memiliki sumber daya alam melimpah, sudah jelas
bahwa Indonesia merupakan sasaran utama bagi para wisatawan asing untuk
masuk dan mengeksplor keindahan Indonesia. Dengan adanya proses keluar
masuknya warga negara asing di Indonesia, akhirnya pemerintah membentuk
sebuah kebijakan bebas visa agar wisatawan manca negara juga dapat dengan
mudah untuk masuk ke Indonesia. Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2016 tentang
Kebijakan Bebas Visa ( Pasal 4 Ayat (1) dan (2) ) Menyatakan bahwa setiap
warga negara asing yang mendapatkan kebijakan visa bebas kunjungan hanya
berlaku 30 (tiga puluh) hari, tetapi faktanya ada warga negara asing yang
melampaui ketentuan kebijakan bebas visa dimaksud. Hal ini dapat terjadi karena
berbagai sebab, konteks inilah yang mendorong penulis untuk mengkaji mengenai
kebijakan bebas visa dapat disalahgunakan oleh warga negara asing yang berada
di Indonesia.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, tipe
penelitian bersifat deskriptif analitis. Sumber bahan hukum yang digunakan bahan
hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan melalui studi
kepustakaan dan selanjutnya dianalisa melalui cara deskriptif dengan
menggunakan metode kualitatif.
Hasil studi ini menunjukan bahwa Pelaksanaan Kebijakan Bebas Visa
menurut Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2016 dalam hal pelaksanaan kebijakan
ini belum terlaksana dengan baik, banyak dari warga negara asing yang
melakukan pelanggaran penyalahgunaan kebijakan ini, motif yang mereka
lakukan sangatlah bervariasi, banyak diantara mereka melakukan motif yang tidak
beraturan agar menghindar dari operasi yang dilakukan oleh pihak imigrasi, serta
juga warga negara asing sering memakai motif penyamaran sebagai wisatawan
agar dapat membangun hubungan kerja ataupun melakukan hal-hal yang dapat
menganggu stabilitas negara Indonesia, serta dari sekian banyak kasus
penyalahgunaan kebijakan bebas visa ternyata disebabkan karena tidak
diperketatnya sistem pengawasan yang baik dari pihak keimigrasian itu sendiri
khususnya pada tim pengawasan orang asing.