Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Perang Vietnam yang terjadi merupakan perang yang paling bersifat kontroversial, memecah belah, dan juga merupakan perang terlama yang pernah dialami Amerika. Permasalahan dalam penelitian ini adalah pengaturan hukum internasional terhadap penyelesaian sengketa internasional, Peranan Dewan Keamanan dalam penyelesaian sengketa internasional dan kewenangan Dewan Keamanan dalam penyelesaian sengketa perang.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Dewan Keamanan PBB dalam menyikapi konflik yang terjadi di Vietnam. Berlarut-larutnya konflik yang terjadi serta semakin meningkatnya eskalasi konflik menyebabkan perlunya campur tangan DK PBB untuk menyelesaikan konflik kemanusiaan di Vietnam. Penelitian ini bersifat normatif dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui riset kepustakaan yakni peraturan perundang-undangan terkait (Piagam PBB). Selain itu, penulis juga melakukan penelitian kepustakaan melalui data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitan. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yang kemudian dipaparkan secara deskriptif.
Adapun hasil penelitian ini yaitu: Pengaturan hukum internasional terhadap penyelesaian sengketa internasional, yaitu Pasal 2 ayat (3) Piagam PBB yang kemudian dalam Pasal 33 piagam yang sama disebutkan beberapa kemungkinan mekanismenya. Peranan Dewan Keamanan PBB menciptakan perdamaian dan keamanan dunia, terutama dalam hal penyelesaian sengketa internasional yang melanda negara-negara dunia. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB adalah dengan mengirimkan pasukan penjaga perdamaian. Kewenangan dewan keamanan dalam penyelesaian sengketa perang Vietnam memberikan rekomendasi kepada Majelis Umum dalam hal penerimaan negara menjadi anggota PBB. Negara yang akan menjadi anggota PBB haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu, termasuk kemauan dan kesanggupan menjalankan kewajiban-kewajiban keanggotaan. Oleh karena itu, keanggotaan PBB tidaklah bersifat otomatis. Hal ini juga berlaku untuk pengeluaran Negara dari keanggotaan PBB.