Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Illegal fishing merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh kapal Nasional dan
asing dalam wilayah yurisdiksi Negara tanpa izin atau bertentangan dengan peraturan
perundangan negara, menangkap ikan tanpa izin, menggunakan izin palsu,
menggunakan alat tangkap yang dilarang dan penangkapan jenis ikan (spesies) yang
tidak sesuai dengan izin yang diberikan, seperti kapal sino yang melakukan tindakan
Illegal Fishing yang terjadi di Merauke.
Metode penulisan yang digunakan adalah penelitian Hukum Normatif, yaitu
dengan menganalisis permasalahan hukum yang terdapat dalam peraturan perundangundangan
yang terkait dengan masalah yang diteliti. Pendekatan konsep masalah yang
dipakai pendekatan Undang-undang dan pendekatan kasus, dengan menggunakan
sumber hukum bahan Primer sebagai bahan acuan untuk melengkapi penulisan dan
pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan mengunakan teknik studi kepustakaan
dan selanjutnya di analisis melalui teknik kualitatif normatif.
Hasil penelitian menunjukkan Yurisdiksi teritorial muncul karena kebutuhan
untuk menumpas pembajakan dan untuk mempromosikan pelayaran perdagangan antar
negara.Kegiatan Illegal Fishing berdasarkan Pasal 27 UNCLOS 1982 ini sangat
merugikan Negara setiap tahunnya. Penenggelaman kapal sino di Merauke merupakan
sanksi yang telah disepakati oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti
berdasarkan perundangan yang mengatur tentang pemusnahan kapal bagi setiap siapa
saja dan dimana saja yang masih berada di wilayah perairan laut teritorial Indonesia
melakukan tindakan Illegal Fishing.