Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Penelitian ini mengkaji Bagaimana Penerapan Prinsip Non Intervensi Bagi
Negara ASEAN Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional.
Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Normatif atau
penelitian hukum doktriner atau studi dokumen dengan cara meneliti bahan
kepustakaan hukum dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan
pendekatan konseptual. Penggunaan sumber bahan hukum primer, sekunder dan
tersier kemudian dianalisis secara kualitatif normatif agar dapat ditarik kesimpulan
dan kejelasan dalam masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan bahan hukum
melalui studi pustaka dengan mempergunakan teknik analisis hukum normatif.
Hasil Penelitian bahwa, Perubahan norma-norma global serta dinamika
politik internal kawasan Asia Tenggara, telah mendorong terjadinya perubahan
sikap pandang ASEAN terhadap prinsip non-intervensi. Hal tersebut juga
berpengaruh terhadap isu Myanmar yang telah memunculkan perbedaan pandangan
dan sikap di kalangan negara anggota ASEAN mengenai cara-cara menangani kasus
Myanmar maupun mengenai implikasi dari kasus tersebut terhadap kerja sama
ASEAN di masa mendatang. Pada akhirnya, prinsip non-intervensi tetap
dibutuhkan, namun yang harus diperbaiki atau mendapat perubahan adalah tujuan
dan penerapan dari prinsip non-intervensi yang dijalankan oleh negara-negara yang
tergabung dalam ASEAN. Perubahan yang dimaksud adalah dalam kondisi-kondisi
tertentu negara anggota boleh membantu permasalahan domestik anggotanya.
Prinsip tersebut perlu diberikan suatu kelonggaran dan fleksibilitas di dalam
penerapannya khususnya di dalam bidang kemanusiaan serta harus ada inisiatif dari
negara-negara anggota ASEAN agar dapat memindahkan atau mengurangi sedikit
kedaulatannya untuk membangun suatu integrasi ASEAN yang lebih bersatu dan
fleksibel.