Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Dinamika keamanan Internasional pada era globalisasi tidak hanya didominasi oleh persoalan konvensional, namun juga berkaitan dengan kejahatan luar biasa, salah satunya adalah peredaran narkotika dan obat bius. Dalam proses penegakan kejahatan Narkotika, Mahkamah Pidana Internasional berlandaskan pada Konvensi Tunggal Narkotika 1961. Dan apabila negara dalam penegakan narkotika sampai pada pelanggaran HAM Berat, Mahkamah Pidana Internasional dalam yursdiksinya, dapat menyelidiki Pelanggarana HAM berat yang terjadi. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis tentang apakah Mahkamah Pidana Internasional mempunyai kewenangan dalam menyelidiki perbuatan melawan hukum otoritas Filipina dalam perang melawan narkoba.
Penelitian ini bertolak dari jenis penelitian yang digunakan dengan pendekatan yang bersifat normative yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam proses penegakan hukum atas kebijakan war on drugs oleh Presiden Filipina, Mahkamah Pidana Internasional dalam Yurisdiksinya berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Statuta Roma 1998 dapat menjalankan kewenangannya untuk memeriksa kejahatan yang dianggap sebagai kejahatan Terhadap Kemanusiaan yang terjadi dalam perang melawan narkoba di Filipina. Namun, dalam menjalankan kewenangannya, Mahkamah Pidana Internasional perlu membentuk satuan Interpol khusus untuk membantu Proses penyelidikian. Mengingat bahwa setiap negara mempunyai Pengadilan Nasionalnya dan tidak akan melepaskan warga negaranya sendiri untuk diadili di Pengadilan Internasional.