Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia oleh pemerintah dilakukan atas dasar kebutuhan pembangunan ekonomi yaitu dengan mengembangkan berbagi sektor pendorong ekonomi di dalam negeri dengan tujuan agar pemerintah dapat melaksanakan amanat konstitusi untuk menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia.Proses penggunaan tenaga kerja asing didasarkan atas hukum yang berlaku antara lain hukum ketenagakerjaan dan juga hukum keimigrasian, dalam proses penggunaan tersebut juga tidak dapat terlepas dari problematika dan fakta bahwa masuknya tenaga kerja asing yang juga merupakan orang asing tersebut tidak selalu melalui jalur formal atau legal atau sesuai dengan syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga mengakibatkan adanya tenaga kerja asing dengan label ilegal. Hal ini yang mendasari lahirnya keinginan penulis untuk melakukan penelitian dan pengkajian tentang bagaimana Pengawasan Pemerintah Terhadap Tenaga Kerja Asing Di Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus yang bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui tentang bagaimana Pengawasan Pemerintah Terhadap Tenaga Kerja Asing Ilegal Di Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
Pengawasan pemerintah terhadap tenaga kerja asing di Indonesia dilakukan dengan pengawasan preventif dan pengawas represif. Tetapi dalam hal pengawasan terhadap tenaga kerja asing ilegal maka yang akan digunakan adalah pengawasan represif dikarena syarat yang ditetapkan sebagai bentuk pengawasan preventif telah dilanggar. Selain itu peran serta juga koordinasi antar dua lembaga terkait yakni imigrasi dan kemenaker sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran utama dari pengawasan tersebut yaitu penegakan norma, kemanfaatan hukum, memberikan efek jera bagi pelaku serta menjaga tegaknya kedaulatan Negara Republik Indonesia.