Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pembajakan yang terjadi dalam bebagai bentuk, salah satunya adalah pembajakan konten unggahan (upload) yang dapat berupa penyebaran kembali film setelah sebelumnya diunduh (download) tanpa izin dari pencipta, bahkan terhadap film yang original dan tidak disertakan identitas pengunggah film, padahal Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta telah memberikan ancaman hukuman yang cukup memadai.
Adapun jenis penelitian ini adalah yuridis normatif atau penelitian kepustakaan yang disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal, karena penelitian ini dilakukan atau ditunjukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain. Sedangkan sifat penelitiannya adalah deskriptif analisis yaitu dengan jalan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diangkat dan bahan hukum yang diperoleh.
Hasil penelitian menunjukan bahwa bahwa meskipun sanksi yang tegas terhadap pelaku pembajakan hak cipta, termasuk dalam hal ini hak cipta karya sinematografi telah diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, bahkan telah ada upaya-upaya dari pemerintah lewat KEMENKOMINFO yang telah memblokir akses ke 22 situs yang diduga menayangkan film produksi Indonesia khususnya film dari anggota Asosiasi Produser Film Indonesia lewat unduhan atau streaming ilegal, namun pada kenyataannya masih saja terjadi hal-hal serupa yang tentunya sangat merugikan pemilik karya sinematografi, baik secara moral maupun ekonomi.