Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Mengenai netralitas ASN dalam Pemilukada untuk mengetahui apakah Bawaslu berwenang mengawasi netralitas dalam Pemilukada ataukah tidak dan bagaimana bentuk-bentuk pengawasan yang dilakukan Bawaslu terhadap netralitas ASN dalam Pemilukada. Untuk itu penelitian ini membahas dan mencari tahu mengenai “Pengawasan Bawaslu Terhadap Netralitas ASN Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah”. Jenis yang digunakan adalah penelitian Yuridis Normatif dengan menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (Statute approach) dan kemudian dianalisis secara kualitatif terhadap bahan hukum.
Bawaslu berwenang mengawasi netralitas ASN berdasarkan Undang-Undang yang memberikan pengaturan “kewenangan lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan” dan pengaturannya secara jelas diatur dalam Perbawaslu Nomor 16 tahun 2018 tentang pengawasan netralitas ASN. Bentuk pengawasan Bawaslu yaitu dengan melakukan pemetaan kerawanan Pemilu terhadap ASN kemudian apabila terdapat dugaan pelanggaran yang dibuat maka Bawaslu melanjutkan temuan tersebut kepada instansi yang berwenang untuk ditindak lanjuti perdasarkan pelanggaran yang dibuat.