Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Politik kriminal merupakan upaya untuk menanggulangi segala bentuk kejahatan yang selama ini menggunakan jalur penal (hukum pidana) dengan memiliki sifat represif (penindasan/pemberantasan/penumpasan) dan jalur non penal (bukan/diluar hukum pidana) yang bersifat preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) akan tetapi penyalahgunaan, perkembangan jenis dan kualitas narkotika setiap tahun mengalami peningkatan dan mengancam kehidupan manusia, masyarakat dan bangsa.
Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisis penanganan narkotika di Indonesia dalam konteks politik kriminal. Metode yang digunakan dalam menganalisis dan membahas yaitu yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum yang berasal dari studi kepustakaan dan mengandalkan literatur buku-buku hukum yang erat kaitannya dengan penulisan ini.
Hasil penelitian menunjukan bahwa penanggulangan dan pemberantasan kejahatan narkotika hanya dapat melalui sarana penal dan non penal, lewat sarana penal telah memiliki Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berlaku saat ini, akan tetapi undang-undang tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yang tidak mampu menyesuaikan dengan perkembangan narkotika sekarang ini dan masa yang akan datang karena itu dirasa perlu untuk merivisi undang-undang narkotika tersebut yang dimana hukum harus ditegakan bagi siapa saja yang menyalahgunakan narkotika, dan melalui sarana non penal dengan menggunakan beberapa metode yaitu promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan partisipasi masyarakat yang diharapkan dapat membantu dalam upaya pencegahan dan penanggulangan narkotika di Indonesia.