Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Pada 26 Maret 2016 terjadi pembajakan kapal dan penyanderaan awak kapal
Tug Boat Brahma 12 dan Kapal Tug Boat Henry asal Indonesia di perairan sekitar
Laut Sulu di Kepulauan Sulu, Filipina Selatan. Kapal tersebut telah dibajak
kelompok yang bernama Abu Sayyaf. Kedua kapal itu membawa 7.000 ton
batubara dan 10 awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.
Berdasarkan kasus tersebut maka rumusan masalah yang diangkat dalam
skripsi ini adalah “Bagaimana Penegakan Kedaulatan dan Hukum Dari Ancaman
Kejahatan Pembajakan pada Kawasan Perbatasan Negara”. Sehingga penulisan ini
bertujuan mengetahui bagaimana bentuk penegakan kedaulatan dan hukum
terhadap pembajakan kapal berdasarkan hukum internasional. Penulisan ini
dilakukan melalui studi kepustakaan berupa buku-buku, artikel ilmiah, berita online
dan sumber-sumber bacaan terkait kemudian dianalisis secara deskriptif.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pembajakan kapal yang dilakukan
oleh kelompok Abu Sayyaf merupakan salah satu kejahatan lintas negara
terorganisir (Transnational Organized Crimes ) yang sudah diatur hukumnya dalam
United Nation Convention on the Law of the Sea 1982 pada pasal 100 sampai pasal
107 dan Convention For The Suppression of Unlawful Acts against the Safety of
Maritime Navigation 1988 pada pasal 6. Dalam penyelesaian kasus pembajakan
tersebut diterapkan yurisdiksi negara Indonesia berdasarkan prinsip yurisdiksi
universal dalam menanggulangi para pelaku pembajakan kapal. Ada juga kerjasama
trilateral yang telah dijalin antara pemerintah Indonesia, Malaysia, dan Filipina
dalam mengatasi pembajakan kapal yang sering terjadi di wilayah perbatasan ketiga
negara tersebut yaitu sekitar laut Sulu, perairan sabah, dan sekitar laut sulawesi
utara sehingga kedepannya tidak ada lagi kejahatan pembajakan terulang.