Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Hak konstitusional anggota TNI dan POLRI sebagai warga negara, yakni
hak untuk diperlakukan sama didepan hukum dan pemerintahan, jika terdapat
peraturan yang mendikriminasi warga negara meskipun hanya satu, maka itu dikatakan inkonstitusional. Penelitian dengan judul “ Hak memilih anggota TNI
dan POLRI dalam Pemilu , memiliki rumusan masalah Apakah anggota TNI dan
POLRI memiliki hak memilih dalam Pemilu?.
Penelitian ini menggunakan metode library research atau penelitian
kepurtakaan. Adapun sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer,
bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer dikumpul
dengan cara menghimpun Undang-undang , peraturan-peraturan lain yang
berkaitan dengan hak memilih anggota TNI dan POLRI dalam Pemilu.
Pengumpulan bahan sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan, adalah
kegiatan mengumpulkan memeriksa dan menelusuri dokumen-dokumen atau
kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan
oleh peneliti.
Berdasarkan analisa data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa hak
memilih adalah hak yang bersifat personal dan bukan institusional, oleh karena itu
negara mempunyai kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia dan
mencegah atau menahan dari melanggar atau mengurangi penikmatan hak asasi
dari warga negaranya.