Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Tindakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi kejahatan illegal fishing, yaitu melakukan penangkapn dan pemeriksaan. Dan dengan berlakunya UU No. 45 Tahun 2009 tentang perikanan berbagai ketentuan hukum mengenai pegawasan semakin tegas. Dan dengan penerapan peraturan yang tepaat dapat memberikan sanksi yang sesuai bagi pelaku sehingga dapat memberikan efek jera serta dapat mengurangi terjadinya kejahatan penangkapan ikan secara illegal (illegal fishing) di wilayah perairan Indonesia.
Adapun penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum melakukan Pengumpulan bahan-bahan hukum diawali dengan kegiatan inventarisasi, dengan pengoleksian dan pengorganisasian bahan-bahan hukum ke dalam suatu sistem informasi. Analisis Bahan Hukum Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh kelak akan diklasifikasi dan dianalisis dengan cara menghubungkan teori-teori dengan peraturan perundang-undangan untuk rumusan masalah yang ada, maka bahan hukum yang telah dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif.
Berdasarkan Hasil dari pembahasan skripsi ini adalah Faktor penyebab penggunaan bahan peledak yaitu tingkat kesadaran masyarakat masih rendah, keterlibatan aparat kepolisian, himpitan ekonomi dan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari serta tidak memiliki keahlian lain. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah upaya preventif yaitu sosialisasi dan patroli rutin. Dan upaya represif yaitu berupa penindakan sesuai hukum yang berlaku bagi mereka yang tertangkap tangan. namun hal ini masih belum efektif. Penangkapan dengan menggunakan bom ikan merupakan tradisi yang ilegal secara hukum dan tergolong tradisi yang disfungsional atau kebiasaan yang tidak baik dari masa lalu yang tetap dipertahankan. Selain itu masyarakat nelayan dan pesisir Perairan Teluk Lampung belum memiliki aturan yang dibuat oleh masyarakat setempat untuk melindungi sumberdaya alam dan laut yang dapat dijadikan kearifan lokal untuk mencegah dan menghukum pelaku pengeboman ikan.