Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • OPAC Unpatti
  • Librarian Login
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
No image available for this title
Penanda Bagikan

SKRIPSI HUKUM PIDANA

Pemenuhan Hak-Hak Mayarakat Adat Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Indonesia

George J Hattu - Nama Orang;

Untuk mengelola sumber daya alam (SDA) sebenarnya pemerintah mempunyai peran
yang sangat sentral, hal ini sesuai dengan UUD NRI 1945 dimana kewenangan negara dalam
mengelola sumber daya alam melalui pemerintah. Sesuai dengan amanat konstitusi
pemerintah yang “ legitimate” diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam dan
lingkungan hidup sesuai dengan amanat konstitusi tersebut. Jika pengelolaan sumber daya
alam dikelola perusahan domestik atau perusahaan asing pemerintah mempunyai
kewenangan dalam hal perjanjian kontrak yang seharusnya perjanjian kontrak pengelolaan
sumber daya alam (SDA) tidak merugikan masyarakat adat itu sendiri.
Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini bersifat “normatif”. Dengan
pendekatan di atas, maka penulisan skripsi ini tergolong “deskritif-analitis”,selanjutnya
dianalisis dan dibahas sehingga dapat “diskripsikan” secara kualitatif
Berdasarkan Hasil dari pembahasan skripsi ini, yakni Masyarakat adat memiliki hak
terhadap pengelolaan sumber daya alam diwilayahnya, Secara yuridis formal pengakuan
keberadaan masyarakat hukum adat serta hak-haknya di Indonesia diakui. Pola pengelolaan
sumber daya alam dan lingkungan, pada wilayah masyarakat hukuma adat dapat dilakukan
melalui dua pendekatan, yaitu pertama; melalui kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah
untuk kemudian diterapkan dilapangan dengan disertai aturan-aturan dan konsekuensi dalam
pelaksanaannya sehingga pemerintah beserta aparat akan berperan sebagai subjek sedangkan
sumber daya alam dan masyarakat akan menjadi objek yang hanya mengikuti ketetapan
pemerintah. Pendekatan yang kedua; adalah dilakukan desentralisasi pengelolaan SDA oleh
pemerintah kepada masyarakat, sehingga masyarakat akan turut berperan secara langsung
dan turut menjadi subjek dalam pengelolaannya sehingga akan tumbuh rasa memiliki dan
keinginan turut menjaga kelestarian


Ketersediaan
#
Perpus. Fak. Hukum (2 CD Skripsi Pidana) SP.1139 HAT p
SP.1139 HAT p1
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
SP.1139 HAT p
Penerbit
Ambon : Fakultas Hukum Unpatti., 2018
Deskripsi Fisik
-
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
SP.1139
Tipe Isi
text
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Mayarakat Adat
Sumber Daya Alam
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
  • Abstrak
  • Cover
  • BAB I
  • BAB II
  • BAB III
  • BAB IV
  • Daftar Pustaka
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura menyediakan akses ke koleksi hukum cetak maupun digital melalui sistem SLiMS (Senayan Library Management System). Dengan sistem ini, pengguna dapat mencari dan mengakses informasi secara cepat, mudah, dan fleksibel untuk mendukung proses pembelajaran dan penelitian.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Kriminologi
  • Filsafat
  • Hukum Tata Negara
  • Hukum Pidana
  • Bahasa
  • Hukum Lingkungan
  • Hukum Perdata
  • Hukum Adat
  • Peraturan
  • Mayantara
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?