Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Untuk mengelola sumber daya alam (SDA) sebenarnya pemerintah mempunyai peran
yang sangat sentral, hal ini sesuai dengan UUD NRI 1945 dimana kewenangan negara dalam
mengelola sumber daya alam melalui pemerintah. Sesuai dengan amanat konstitusi
pemerintah yang “ legitimate” diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam dan
lingkungan hidup sesuai dengan amanat konstitusi tersebut. Jika pengelolaan sumber daya
alam dikelola perusahan domestik atau perusahaan asing pemerintah mempunyai
kewenangan dalam hal perjanjian kontrak yang seharusnya perjanjian kontrak pengelolaan
sumber daya alam (SDA) tidak merugikan masyarakat adat itu sendiri.
Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini bersifat “normatif”. Dengan
pendekatan di atas, maka penulisan skripsi ini tergolong “deskritif-analitis”,selanjutnya
dianalisis dan dibahas sehingga dapat “diskripsikan” secara kualitatif
Berdasarkan Hasil dari pembahasan skripsi ini, yakni Masyarakat adat memiliki hak
terhadap pengelolaan sumber daya alam diwilayahnya, Secara yuridis formal pengakuan
keberadaan masyarakat hukum adat serta hak-haknya di Indonesia diakui. Pola pengelolaan
sumber daya alam dan lingkungan, pada wilayah masyarakat hukuma adat dapat dilakukan
melalui dua pendekatan, yaitu pertama; melalui kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah
untuk kemudian diterapkan dilapangan dengan disertai aturan-aturan dan konsekuensi dalam
pelaksanaannya sehingga pemerintah beserta aparat akan berperan sebagai subjek sedangkan
sumber daya alam dan masyarakat akan menjadi objek yang hanya mengikuti ketetapan
pemerintah. Pendekatan yang kedua; adalah dilakukan desentralisasi pengelolaan SDA oleh
pemerintah kepada masyarakat, sehingga masyarakat akan turut berperan secara langsung
dan turut menjadi subjek dalam pengelolaannya sehingga akan tumbuh rasa memiliki dan
keinginan turut menjaga kelestarian