Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Anggota Polri selalu dituntut untuk melayani, mengayomi dan menegakan hukum secara baik dan profesional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, namun manakalah dalam kehidupan tersebut, Anggota Polri melakukan suatu tindakan yang dapat mencoreng nama baik institusi Polri dengan cara melakukan tindak pidana narkotika, sehingga memunculkan permasalahan : bagaimana penegakan hukum terhadap oknum Polisi sebagai pelaku tindak pidana narkotika.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Tipe penelitian bersifat deskriptif analitis. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan selanjutnya dianalisis melalui cara diskripsi dengan menggunakan metode kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap oknum Polisi sebagai pelaku tindak pidana narkotika dilakukan secara bersama-sama yaitu penegakan hukum secara pidana yang didasarkan pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri, bahwa proses peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Selain proses penegakan hukum secara pidana, terhadap oknum anggota Polisi tersebut pun, diproses dalam sidang kode etik profesi Polri. Penegakan hukum pada lingkungan peradilan umum dilakukan sesuai dengan sistem peradilan pidana yang dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, mengirim berkas perakra ke Jaksa Penuntut Umum gina dilimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri untuk dilakukan persidangan sehingga pada akhirnya dapat dijatuhi pidana kepada oknum polisi tersebut. Penjatuhan pidana kepada oknum anggota Polisi yang telah terbukti melakukan tindak pidana narkotika, tidak menghapus dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan sehingga penegakan hukum dalam hal kode etik profesi Polri tetap dilakukan kepada pelaku tindak pidana narkotika.