Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Anacaman pidana Pasal 130 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bila diterapkan kepada seorang anak yang mengendarai sepeda motor tanpa memiliki SIM dan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, maka tentunya harus melihat aspek perlindungan anak dalam proses peradilan pidana anak, sehingga masalah yang akan dikaji adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang mengendarai kendaraan bermotor tanpa mempunyai surat izin mengemudi?
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Tipe penelitian bersifat deskriptif analitis. Sumber bahan hukumyang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi pustaka dan selanjutnya dianalisis melalui cara deskripsi dengan menggunakan metode kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak yang mengendarai kendaraan bermotor tanpa mempunyai surat izin mengemudi, dilakukan dalam bentuk penerapan sanksi pidana kepada anak dalam berupa sanksi tindakan, diamana anak sebagai pelaku pelanggaran lalu lintas akan dikenakan sangksi berupa tindakan, pengembalian kepada orang tua/Wali, tindakan penyerahan kepada seseorang, tindakan perawatan di rumah sakit jiwa, tindakan perawatan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS), mewajibkan kepada anak sebagai pelaku pelanggaran lalu lintas untuk mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, tindakan pencabutan surat izin mengemudi dan/atau perbaikan akibat tindak pidana. Hal tersebut dilakukan dilandasi oleh filosofis pemidanaan restoratif, yaitu penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan, sehingga terwujudnya perlindungan hukum kepada anak yang tentunya berbeda dengan orang dewasa yang sama-sama melakukan perbuatan pelanggaran lalu lintas.