Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Pemberantasan tindak pidana korupsi sudah dilaksanakan oleh berbagai instansi seperti kejaksaan dan kepolisian dan badan-badan lain yang terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, oleh kerena itu pelaksaan kewenagan komisi pemberantas korupsi dalam Undang-undang ini dilakukan secara berhati-hati agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dengan instansi tersebut.
Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi permasalahan adalah Apakah Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi Telah Menunjang Sistem Peradilan Pidana Terpadu?
Adapun penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum melakukan Pengumpulan bahan-bahan hukum yakni Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan tersier. Teknik analisis bahan hukum diperoleh dan akan diklasifikasi dan dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian dan pembahasan bahwa: Kesimpulan yang dapat diberikan dari pembahasan atas permasalahan yang diajukan adalah Pelaksanaan fungsi koordinasi dan supervisi KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf a dan b. yang mengatur tentang kewenangan supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam perspektif sistem peradilan pidana. Dalam praktik, baik yang sudah terjadi atau baru diprediksikan akan terjadi, ternyata pelaksanaan kerja pemberantasan Korupsi terbentur banyak permasalahan. Permasalahan tersebut antara lain adalah hubungan koordinasi antara KPK dengan pihak Kepolisian dan Kejaksaan sebagai sub sistem dari Peradilan Pidana Terpadu.