Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Aktifitas penebangan kayu dan pencurian kayu pembalakan kayu yang diambil dari kawasan
hutan dengan tidak sah tanpa ijin yang sah dari pemerintah kemudian berdasarkan hasil
beberapa kali seminar dikenal dengan istilah illegal logging. Untuk mengatasi maraknya
tindak pidana illegal Logging jajaran aparat penegak hukum (penyidik Polri maupun
penyidik PPNS yang lingkup tugasnya bertanggungjawab terhadap pengurusan hutan,
Kejaksaan maupun Hakim) telah mempergunakan Undang-undang No. 41 tahun 1999 diubah
dengan Undang-undang No 19 tahun 2004 kedua undang-undang tersebut tentang Kehutanan
sebagai instrumen hukum untuk menanggulanggi tindak pidana illegal logging, meskipun
secara limitatif undang-undang tersebut tidak menyebutkan adanya istilah illegal logging.
Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini bersifat “normatif”. Dengan
pendekatan di atas, maka penulisan skripsi ini tergolong “deskritif analitis”, selanjutnya
dianalisis dan dibahas sehingga dapat “didiskripsikan”.
Berdasarkan Hasil dari pembahasan skripsi ini adalah Penegakan Hukum Terhadap
Penebangan Liar Di Wilayah Suaka Alam Gunung Sahuwai Oleh Balai Konservasi Sumber
Daya Alam Maluku dilakukan dengan cara ; kegiatan patroli rutin oleh petugas Balai
Konservasi Sumber Daya Alam Maluku dengan target utama adalah lokasi penebangan
pohon-pohon hutan yang berada di hutan yang akan di buka untuk dijadikan areal
perkebunan, petugas memanggil dan mengumpulkan orang-orang tersebut untuk diberikan
pemahaman serta mencari informasi tujuan mereka malakukan aktifitas penebangan di
wilayah ini. Petugas memberikan pemahaman kepada masyarakat yang ada di lokasi tersebut
tanpa kecuali kepada pimpinan mereka bahwa posisi areal calon kebun sekarang lokasinya
dekat dengan batas wilayah kawasan konservasi SA. Gunung Sahuwai dan memerintahkan
menghentikan semua kegiatan penebangan dan pembukaan areal ini. Dari hasil diskusi
dengan pimpinan rombongan tersebut disepakati bahwa mereka bersedia turun dari hutan dan
tidak melanjutkan kegiatan pembukaan areal perkebunan di wilayah ini.