Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Kasus pemerkosaan anak dibawah umur yang dalam Putusan Pengadilan Negeri
Semarang Nomor. 14 /Pid.Sus.Anak/2015/PN Smg atas terdakwa Yuman Safii Nasution
Bin Maman yang mana telah melakukan tindakan perkosaan terhadap korban Karla
Regita Putri yang baru berumur 5 tahun yang mana kekerasan seksusal ini tidak hanya
membawa dampak buruk bagi korban. Dengan diberlakukannya UU No 23 tahun 2002
tentang Perlindungan Anak yang merupakan ketentuan yang mengatur tentang
kesusilaan yang terdapat dalam KUHP sebagai dinilai lebih memberikan jaminan
kepastian hukum bagi anak korban pemerkosaan, yang akan mengatur lebih luas
tentang perlindungannya. Dalam praktek peradilannya masih ada hakim yang
menerapkan ketentuan KUHP terhadap kasus tersebut, sehingga legalitas menjadi tidak
secara maksimal penerapannya sehignga kurang terpenuhinya rasa keadilan dalam
penegakan hukum.
Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah bagaimana penerapan
sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana pemerkosaan sedangkan penelitian ini
bertujuan untuk mengkaji penerapan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana
pemerkosaan. Jenis Penelitian ini adalah Yuridis Normatif, Tipe penulisan yang
digunakan adalah bersifat deskritif analisis, Bahan hukum yang digunakan adalah bahan
hukum primer dan sekunder, Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah
studi kepustakaan .
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa Sanksi pidana yang
dijatuhkan kepada anak didasarkan pada kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak.
Hakim wajib mempertimbangkan keadaan anak, keadaan rumah, keadaan lingkungan
dan laporan pembimbing kemasyarakatan. Sanksi pidana yang diterapkan kepada anak
yang melakukan tindak pidana dan melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi
anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum
lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Pertimbangan
Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang menangani perkara tindak pidana perkosaan
yang dilakukan oleh anak terhadap anak dalam menjatuhkan putusan harus
mencerminkan rasa keadilan masyarakat, yakni tidak hanya berdasarkan pertimbangan
yuridisnya tetapi juga pertimbangan sosiologisnya, yang mengarah pada latar belakang
terjadinya kejahatan. Oleh sebab itu Hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan
dengan mengaitkan keyakinan itu dengan cara dan alat-alat bukti yang sah, serta
menciptakan hukum sendiri yang bersendikan keadilan yang tentunya tidak
bertentangan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala hukum. Dari hasil diatas
maka dapat disimpulkan bahwa Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Semarang
yang menangani perkara tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh anak terhadap
anak dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan masyarakat.