SKRIPSI HUKUM PIDANA

Penerapan Pasal 55 KUHP Dalam Pertanggungjawab Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Pengadilan TIPIKOR Ambon Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Amb)

---

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang telah lama ada. Berbagai kualifikasi tindak pidana korupsi telah diberikan seperti tindak pidana korupsi telah digolongkan ke dalam kejahatan luar biasa (extra ordinary crimes), kejahatan lintas batas teritorial (transnational crimes), kejahatan terselubung (hidden crimes), kejahatan kerah putih (white collar crimes), kejahatan kemanusiaan (crimes against humanity). Tindak pidana korupsi merupakan suatu perbuatan yang dalam melakukannya selalu secara bersama-sama. Oleh karena itu tindak pidana korupsi selalu melibatkan seseorang atau lebih yang dalam perspektif hukum pidana merupakan penyertaan atau turut serta melakukan tindak pidana. turut serta melakukan tindak pidana di atur dalam Pasal 55 KUHP. Dalam tindak pidana korupsi terkadang yang menjadi orang yang turut serta melakukan tindak pidana adalah para pejabat yang memiliki wewenang, atau pihak swasta dalam suatu proyek pengadaan barang ataupun jasa. Namun demikian dalam melakukan tindak pidana korupsi terdapat beberapa kasus orang yang turut serta melakukan tindak pidana tidak menyadari perbuatan yang telah dilakukannya, dengan kata lain orang yang turut serta tersebut lalai dalam melaksanakan tugas ataupun wewenang-nya dalam suatu proyek pengadaan barang ataupun jasa.
Metode penelitian yang digunakan dalam menganalisis dan membahas yaitu yuridis normative yaitu penelitian hokum kepustakaan adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hokum guna menjawab isu hukum yang dihadapi dengan tujuan penelitian menganalisis dan mengkaji.
Hasil penelitian. Jaksa sebagai penyidik dan penuntut umum dalam tindak pidana korupsi dalam peberapan pasal 55 KUHAP masih belum dapat menerapakan dengan benar dimana hanya menghadirkan 1 orang tewrdakwa saja (bendahara) dalam kasus ini tetapi tidak menghadirkan pelaku yang lain sebagai pelaku turur serta (kepala Sekolah) dan perhitungan kerugian negara tidak dihitung oleh BPK atau BPKP tetapi di hitung oleh Jaksa Penuntut umum

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.1119 PES p

Penerbit

Ambon : Fakultas Hukum Unpatti., 2018

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

SP.1119

Tipe Isi

text

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Tindak Pidana Korupsi
Penerapan Pasal 55 KUHP

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar