Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Pengawasan terhadap Orang Asing tidak hanya dilakukan pada saat mereka masuk, tetapi juga selama mereka berada di Wilayah Indonesia, termasuk kegiatannya. Pengawasan Keimigrasian mencakup penegakan hukum Keimigrasian, baik yang bersifat administratif maupun tindak pidana Keimigrasian. Dengan adanya pertimbangan tersebut, perlu dilaksanakan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 dengan membentuk undang-undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 yang lebih komprehensif, guna menyesuaikan dengan perkembangan kemasyarakatan dan kenegaraan Indonesia, kebijakan atau peraturan perundang-undangan terkait, serta bersifat antisipatif terhadap permasalahan di masa depan. Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi permasalahan adalah Bagaimanakah Pengawasan Orang Asing Ditinjau Dari Perspektif Pendekatan Non Penal?
Adapun penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum melakukan Pengumpulan bahan-bahan hukum yakni Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan tersier. Teknik analisis bahan hukum diperoleh dan akan diklasifikasi dan dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian dan pembahasan bahwa: Politik kriminal merupakan usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi bebagai kejahatan, termasuk pula kejahatan dibidang keimigrasian. Hal mana memang telah terakomodir dalam Undang Undang Nomor : 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Secara rasional, selain pendekatan hukum pidana (penal), pendekatan non hukum pidana (non penal) merupakan pendekatan yang besifat strategis. Hal ini juga dapat dilakukan terhadap pengawasan orang asing yang ada di wilayah Indonesia, di mana dengan menggunakan pendekatan non penal, dapat dihindari tindakan yang bersifat represif dan merugikan.