Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Pengembalian keuangan hasil Tindak Pidana Korupsi sudah merupakan norma yang berdiri sendiri, dengan prinsip hukum bahwa pelaku Tindak Pidana korupsi tersebut tidak boleh mendapatkan keuntung dari hasil korupsi. Dalam konteks tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, maka perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dapat digunakan untuk memperbaiki kondisi kerusakan dan degradasi kuantitas dan kualitas perekonomian dan mensejahterakan masyarakat yang terkena dampak dari yang diakibatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi.
Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini bersifat “normatif”. Dengan pendekatan di atas, maka penulisan skripsi ini tergolong “deskritif-analitis”,selanjutnya dianalisis dan dibahas sehingga dapat “diskripsikan”
Berdasarkan Hasil dari pembahasan skripsi ini, Kendala dalam pengembalian keungan Negara di sebabakan oleh Abuse of Power. Kesulitan dalam pembuktian hasil dari tindak pidana korupsi yang bersinergi dengan kekuatan politik, ekonomi dan kekuatan birokrasi karenanya korupsi begitu menjadi sangat kuat dalam konteks perilaku politik dan social, kendala dalam penegmbalian hasil korupsi ini bukan hanya pihak birokrasi untuk mencapai kepentingan sekelompok atau orang. Tetapi disebabkan oleh kekuasaan umum (pejabat birokrat) yang dapat dikatakan telah memposisikan mereka dalam status beyond the law, sehingga hukum sering dikatakan sebagai kekuatan politik saja. Abouse of power suda terstruktur dan masif Sehingga pengembalian keuangan Negara terasa sangat sulit untuk di kembaliakan. Elit economic power dan bureaucan negara ratic power yang membuat para koruptor beyond the law, semakin memupus harapan terlaksananya penegakan hukum