Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Sebagai individu yang belum dewasa, anak perlu mendapatkan
pembinaan dan perlindungan hukum/yuridis (legal protection) agar
terjamin kepentingannya sebagai anggota masyarakat. Untuk
melaksanakan pembinaan dan pemberian perlindungan hukum/yuridis
(legal protection) tersebut diperlukan dukungan baik yang menyangkut
kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan
memadai, oleh karena itu anak yang melakukan tindak pidana
diperlukan pengadilan anak yang secara khusus menangani kasus anak
sehingga mereka dapat diperlakukan secara manusiawi, Peristiwa
kejahatan tersebut di Indonesia bukan hanya pelaku orang dewasa,
melainkan juga anak dapat menjadi pelaku kejahatan yang bahkan telah
menyentuh ranah tindak pidana persetubuhan, setiap harinya tindak
pidana persetubuhan yang melibatkan anak sebagai pelakunya sering
kita dapatkan dan kita saksikan di berbagai media massa. Banyak tindak
pidana persetubuhan yang menimpa anak sebagai pelakunya yang terjadi
tidak hanya di lingkungan sekolah, lingkungan rumah (bertetangga),
bahkan terjadi di lingkungan keluarga.
Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji dan dan menganalisis
kontruksi pertimbangan yuridis dalam penjatuhan pidana bagi anak sebagai
pelaku persetubuhan. Metode yang digunakan dalam menganalisis dan
membahas yaitu Yuridis Normatif yang menggunakan bahan hukum sekunder
sebagai bahan awal untuk kemudian dilanjutkan dengan bahan hukum primer.
Ini berarti bahwa penelitian yuridis normatif, dimana bahan hukum yang
diutamakan berasal dari studi kepustakaan, dengan mengandalkan buku-buku
ilmiah seperti literatur-literatur ilmu hukum pidana, majalah-majalah ilmiah,
dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penulisan ini.
Hasil penelitian menujukan dalam penjatuhan pidana maka konstruksi
yang dapat dibangun agar terciptanya suatu putusan berdasarkan fakta hukum,
fakta persidangan, hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan serta
keyakinan hakim bahwa telah terjadi persetubuhan sesama anak. Dalam
penelitian ini Hakim cenderung menjatuhkan pidana penjara daripada tindakan,
dan penjatuhan penjara jangka pendek juga lebih banyak diputuskan hakim
daripada orientasi pada jalur tindakan. Pada fakta penelitian, pertimbangan
hakim cenderung mengabaikan hasil penelitian kemasyarakatan