Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Peran advokat dalam mendampingi klien dan memberikan bantuan
hukum kepada tersangka atau terdakwa sudah diatur dalam beberapa peratura
perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang Nomor
48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor
tahun tentang bantuan Hukum, Namun keberadaan atau eksistensi advokat masih
belum jelas sebagai penegak hukum yang merupakan bagian dari sub sistem
dalam sistem peradilan. Hal ini memunculkan maslah : Bagaimana eksistensi
advokat dalam sistem peradilan pidana?
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif.
Tipe penelitian bersifat deskriptif analitis. Sumber bahan hukumyang digunakan
yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data
melalui studi pustaka dan selanjutnya dianalisis melalui cara diskripsi dengan
menggunakan metode kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa Pasal 5
ayat (1) UU Advokat telah menjamin eksistensi atau keberadaanya oleh hukum
dan statusnya sebagai penegak hukum. Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 5 ayat
(1) UU Advokat, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan advokat berstatus
sebagai penegak hukum adalah : advokat sebagai salah satu perangkat dalam
proses peradilan yang mempunyai kedudukan yang setara dengan penegak hukum
lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Dengan adanya Pasal 5 ayat (1)
UU Advokat, dapat terlihat bahwa sejatinya keberadaan advokat sebagai penegak
hukum mempunyai peran penting dalam menegakkan hukum khususnya dalam
sistem peradilan pidana. Namun bila kita melihat secara mendalam kedalam Pasal
5 ayat (1) UU Advokat, tidak dijelaskan secara konkrit mengenai advokat bertatus
sebagai penegak hukum.