Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Pemberitaan-pemberitaan media tidak hanya mengungkap secara terang-terangan nama dan wajah tersangka atau terdakwa tindak pidana korupsi dalam media massa, namun juga menyampaikan fakta saja tetapi juga membuat opini yang mengiring masyarakat untuk menvonis tersangka, terdakwa atau kelompok tertentu bersalah meskipun pengadilan belum memutuskan hal tersebut. Pemberitaan tersebut merupakan pengabaian dari asas praduga tidak bersalah yang seharusnya menjadi pedoman bagi pers nasional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Hal ini memunculkan permasalahan : Bagaimana pemberitaan media terhadap tindak pidana korupsi dalam kajian Hak Asasi Manusia.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, tipe penelitian bersifat deskriptif analitis. Sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan melalui studi kepustakaan dan selanjutnya dianalisis melalui cara deskripsi dengan menggunakan metode kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian bahwa Pemberitaan media masa (pers) melalui tindak pidana korupsi terhadap seseorang yang baru disangkakan melakukan suatu tindak pidana oleh pers memberitakan bahwa seseorang telah bersalah padahal bagi seseorang yang disangkakan melakukan tindak pidana korupsi tetap melekat padanya asas praduga tak bersalah karena belum adanya suatu keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa seseorang itu bersalah. Hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Pers pada Pasal 5. Dengan demikian pemberitaan pers terkait kasus-kasus korupsi tetap memperhatikan asas praduga tak bersalah, menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat, tidak menghakimi kesalahan seseorang karena dapat melanggar hak asasi manusia.