Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Keterlibatan anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika merupakan suatu rangkaian permufakatan jahat dalam menjalankan peredaran narkotika secara illegal, tetapi dalam kapasitas kategori anak yang menjadi kurir, ini merupakan satu hal yang begitu memprihatinkan dimana anak tersebut telah berhadapan dengan hukum dan tergolong telah melakukan tindak pidana narkotika. Namun kemampuan anak yang masih terbatas dan tidak sesempurna orang dewasa harus diperhatikan oleh aparat penegak hukum dalam menerapkan pemidanaan bagi anak pelaku tindak pidana narkotika. Hal ini memunculkan permasalahan : “Bagaimana penjatuhan sanksi pidana terhadap anak sebagai plaku tindak pidana narkotika”.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, tipe penulisan yakni deskriptif analitis, dengan menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier sebagai bahan acuan untuk melengkapi penulisan dan selanjutnya teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan kemudian dianalisis melalui cara diskripsi dengan menggunakan metode kualitatif.
Hasil pembahasan Penjatuhan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak mengikuti ketentuan pidana pada Pasal 10 KUHP dan membuat sanksinya secara tersendiri, sebab Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah landasan bagi hakim dalam penerapan sanksi pidana untuk penyelesaian kasus kenakalan anak sebagai ketentuan khusus yang diterapkan terhadap anak yang berdasarkan asas lex specialis derogat legi generalis. Oleh karena itu sanksi pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim tidak hanya terbatas pada sanksi pidana dalam Undang-Undang Narkotika, namun hakim dalam memutuskan perkara anak yang melakukan tindak pidana narkotika juga berlandaskan pada ketentuan dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa pidana penjara yang dapat diterima oleh seorang anak adalah paling lama ˝(seperdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.