Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Beberapa peraturan perundang-undangan dewasa ini telah jelas mengatur tentang perlindungan terhadap ciptaan khususnya tentang karya sinematografi yang terdapat dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pasal 40 angka 1 huruf m. Perkembangan HKI dewasa ini yang seiring dengan perkembangan teknologi informatika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain, dimana ada pihak menggandakan hasil karya sinematografi dengan merekam film dari bioskop kemudian menyebarkannya di media sosial melalui aplikasi Bigo Live. Padahal film tersebut masih tayang pada hari kedua penayangan di bioskop dan belum diunggah pada internet, sehingga merugikan pihak produksi dari film ini yang dapat menurunkan keuntungan ekonomi yang diterima oleh pihak produksi atas karya sinematografinya yang diedarkan orang lain tanpa izin. Jenis penelitian ini yuridis normatif, sifat penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep, sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dan analisa bahan hukum yang digunakan adalah dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penggunaan layanan aplikasi Bigo Live tidak memungkinkan seorang pengguna untuk melakukan hal yang melanggar hak cipta, terkhususnya pada karya sinematografi . Ketika pemutaran film dibioskop dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta pada film atau karya sinematografi, disebabkan penggunaan layanan aplikasi Bigo Live telah melanggar hak moral dan hak ekonomi yang dimana hak-hak tersebut merupakan unsur terpenting dalam hak cipta. Pemegang hak cipta film yang hak dilanggar, dapat menggunakan upaya penyelesaian melalui non litigasi maupun secara litigasi yakni melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau meminta penilaian dari para ahli serta penyelesaian hukumnya dapat diseleseaikan di pengadilan niaga